JAYAPURA [PAPOS]- Masyarakat yang ada di Mamberamo Tengah [Mamteng] menginginkan pelayanan dari pemerintah kabupaten setempat, namun sejumlah persoalan yang terjadi di kabupaten tersebut, membuat masyarakat harus bersabar hingga didapat solusi dari permasalahan itu.
Demikian disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Mamberamo Tengah, Itaman Thago, S.Sos kepada wartawan usai pertemuan dengan Anggota Komisi III Bidang Hukum DPR RI, Paskalis Kossay di hotel Aston Jayapura, Rabu [25/4] kemarin. ‘’Sejumlah persoalan dimaksud yakni pembangunan yang belum berjalan dengan maksimal, dan pelaksanaan pemilukada yang tertunda serta masalah penegakan hukum,’’ kata Itaman.
Itaman mengungkapkan, selama ini masyarakat yang ada di Mamberamo Tengah menginginkan terlaksananya pemilukada, agar pembangunan di kabupaten tersebut bisa berjalan dengan baik, terutama infrastruktur.
‘’Kami melihat hukum di Mamberamo Tengah tidak ditegakkan, selalu lemah, bahkan sejumlah LSM diteror dan dianiaya, namun kasusnya tak diteruskan, dalam hitungan kami, sudah 32 poin kasus yang terjadi di Mamberamo Tengah,’’ ujar Itaman.
Ia menambahkan, jika orang yang melakukan pelanggaran hukum lalu ditangkap dan diadili atau diberi hukuman, pasti si pelanggar hukum akan merasa takut untuk berbuat hal yang sama, tapi karena dibiarkan, maka kasusnya berlarut-larut. Berdasarkan hal ini pula, sebagai wakil rakyat, kata Itaman, pihaknya bertemu Paskalis Kosay untuk menyampaikan keluhan masyarakat ke pusat.
Menjadi Catatan
Sementara itu, Paskalis Kosay yang mendampingi Itaman Thago membenarkan hal yang terjadi di Mamberamo Tengah, karena sudah turun langsung melihat kondisi di sana.’’Aspirasi yang disampaikan oleh dewan akan saya teruskan ke pusat, sebab kabupaten tersebut belum berfungsi dengan baik karena adanya sejumlah persoalan yang belum terselesaikan,’’ujar Paskalis.
Oleh karena itu, kata mantan wakil ketua DPRP ini, hal ini menjadi catatan baginya untuk disampaikan pada saat dengar pendapat di DPR RI, selain itu kata dia, dalam waktu dekat akan bertemu dengan Kapolda Papua dan Gubernur Papua, agar serius melihat persoalan Mamberamo Tengah.
‘’Terutama melihat keberadaan penjabat Bupati Mamberamo Tengah, penjabat Bupati harus segera memfasilitasi pelaksanaan pemilukada yang seharusnya sudah terlaksana pada 17 Maret lalu, apalagi KPUD sudah di PAW, “ kata Paskalis.
Politisi ulung Golkar ini mengatakan, masyarakat di Mamberamo Tengah menjadi bingung dengan situasi yang terjadi, sebab pemilukada yang tertunda apakah karena menunggu KPUD yang baru atau yang di PAW ini yang harus melaksanakan tahapan pemilukada.
Menurut Paskalis, peran pemerintah provinsi dan peran pejabat di sana sangat dibutuhkan, hal ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, masyarakat di Mamberamo Tengah meminta agar pelaksanaan pemilukada tak boleh lewat hingga bulan Mei mendatang.
‘’Ini sudah kewajiban, Pemprov mendorong penjabat Bupati untuk segera memperhatikannya agar Bupati defenitif jika sudah terpilih nanti bisa segera melaksanakan pembangunan dengan baik,’’tandasnya.
Hal lain yang ia lihat adalah infrastruktur, perlu segera dibuka agar akses pengiriman barang dan jasa bisa masuk, terutama jalan darat Wamena-Kobakma serta Bandar udara.’’Bandara ini perlu ditingkatkan menjadi bandara regular, agar pesawat umum bisa masuk, sehingga tidak bergantung pada pesawat carteran yang membutuhkan biaya tinggi yang mendorong harga barang dan jasa mahal di sana, “ ujar Paskalis.
Paskalis mengungkapkan, pihaknya akan mengawal terus persoalan yang terjadi Mamberamo Tengah hingga menemukan solusi, agar masyarakat di kabupaten tersebut tidak bingung lagi dan tetap merasa nyaman.[ari]
Bupati mamberamo menyelewengkan Dana bantuan untuk kesehatan di daerah mamberamo, tolong KPK segera kesana untuk menghusut.... SEGERA