JAYAPURA [PAPOS] – Persoalan pemerintahan di kabupaten pemekaran Mamberamo Tengah nampaknya tidak pernah berhenti. Meskipun penjabat Bupati Mamteng sudaj diganti, persoalan seakan tak berujung. Seperti yang terjadi Rabu [5/10] kemarin, kantor bupati dipalang oleh DPRD Mamberamo Tengah [Mamteng].  Mereka menuntut, penjabat bupati tidak menambah kelembagaan di pemerintahan tetapi lebih focus pada Pemilukada.

Ketua DPRD Mamberamo Tengah, Itaman Tago kepada Papua Pos lewat telepon selularnya, Rabu [5/10] mengatakan, rencana penjabat Bupati Mamberamo Tengah, Drs. Ayub Kayame menambah kelembagaan tidak bisa diterima oleh DPRD, kendati sudah dikonsultasikan dengan pihak pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Pasalnya, DPRD sebagai lembaga legislative tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan atau tanpa sepengetahuan pihak DPRD.

“Kelembagaan di Pemerintah Mamberamo Tengah baru 2 bulan lewat diganti oleh penjabat Bupati sebelumnya. Secara kemanusiaan tidak baik dan kurang menyenangkan hati jika harus mengganti dan menambahg struktur kelembagaan lagi,” kata Itaman.

Menurutnya, perombakan maupun penambahan kelembagaan tidak penting. Karena itu, jika dipaksakan oleh penjabat bupati maka pihak DPRD perlu diberi kepastian di mana penjabat bupati pun, melaksanakan tugas di Kobakma Ibu Kota Mamberamo Tengah hanya 3 hari saja. Selanjutnya penjabat berada di Jayapura sementara staf berada di Kobakma.

Ia menilai, keberadaan penjabat di Jayapura dan membiarkan staf di Kobakma, sama halnya dengan anak ayam yang kehilangan induknya. Karena itu, masyarakat demontrasi agar dikembalikan ke provinsi saja, karena dianggap membuka lahan konflik di Kobakma. “Jika masih mau lanjut menjalankan tugas sebagai penjabat bupati, kami mohon hentikan penambahan kelembagaan,” pintanya tegas.

Pemalangan yang dilakukan lembaga DPRD itu, kata Itaman kemudian, akan terus berlanjut hingga 2 minggu jika tidak direspon baik oleh penjabat bupati. Ia menambahkan, pemalangan yang dilakukan pihak DPRD bukan tidak tanpa alasan yang kuat. Soalnya, penambahan kelembagaan mestinya harus disertai dengan dukungan anggaran.

Sementara sebagai kabupaten yang baru dimekarkan, seharusnya penjabat bupati mempertimbangkan perimbangan belanja public maupun belanja aparatur. Untuk sebuah wilayah baru, mestinya belanja public lebih besar dari pada biaya aparatur, bukan lebih berat anggaran daerah dihabiskan untuk belanja aparatur.

”Kami merasa bahwa ini belum penting dilakukan. Sebaiknya memperhatikan dan memprioritaskan infrastruktur dan bidang-bidang lain karena tahun anggaran ini sudah hampir selesai,” katanya.

Lanjutnya, hal-hal yang dikemukakan tersebut sudah disampaikan secara tertulis tetapi tidak ditanggapi sehingga langkah pemalangan diambil agar menjadi perhatian tidak hanya penjabat bupati tetapi juga Pemerintah Provinsi Papua dan pemerintah pusat.

Hal lain yang juga mendesak, kata Itaman adalah Pemilukada. Kata dia, masyarakat Mamberamo Tengah telah membuat aspirasi dan sudah diantar ke KPU Provinsi Papua tetapi belum juga diakomodir. Permintaan masyarakat itu adalah KPU segera melantik PAW KPUD Mamberamo Tengah dalam waktu dekat, sehingga bisa menjalankan tahapan Pemilukada di wilayah tersebut.

Akomodir Semua Pejabat

Ditempat terpisah, Penjabat Bupati Mamberamo Tengah, Drs. Ayub Kayame, ketika dihubungi Papua Pos untuk meminta tanggapan terkait pemalangan kantor bupati oleh DPRD, mengemukakan, karena ada dualisme kepemimpinan di wilayah itu, ia harus mengambil keputusan yang bisa merangkul semua pihak.

Dengan demikian, kata dia, sesuai dengan arahan dan koordinasi dengan gubernur maupun Depdagri, ia ingin mempersatukan semua kepala SKPD yang ada. Caranya, semua SKPD baik SKPD pada masa kepemimpinan penjabat bupati yang pertama maupun pada masa kepemimpinan penjabat bupati yang kedua, tetap dipakai dengan melakukan perombakan cabinet dan menambah kelembagaan.

“Saya harus merangkul semua, dan mengakomodir semua sehingga tidak ada pejabat yang tidak terpakai, jadi bukan bermaksud mengorbankan rakyat atau mengorbankan siapa-siapa,” terang Kayame.

Ia juga mengatakan, karena pihaknya sudah meminta agar semua staf atau pegawai harus berkantor di Kobakma, maka ia juga meminta kepada pimpinan DPRD agar bicara dengan semua anggota DPRD untuk masuk kantor sehingga bisa duduk bersama untuk berbicara dengan pihak eksekutif demi kemajuan Mamberamo Tengah. ‘’Saya berharap, semua bisa duduk dan berbicara di Kobakma, tidak bicara di luar. Dengan duduk bersama semua komponen, bisa mengambil solusi terbaik untuk Mamberamo Tengah,’’ katanya. [ida]

_________________________________

Sumber: Papuapos