Kebijakan Politik Ganda dari Indonesia

Penulis : Ernest Pugiye

Editor : Victor Mambor

Sepuluh tahun lebih saya berkawan dengan para sahabat dari beberapa wilayah. Dari pembicaraan mereka jelas nampak sekali ketidak puasan mereka terhadap management dan kepemimpinan Jakarta tidak dapat disembunyikan.

Saya memprediksikan kalau seandainya berlaku perang antara Malaysia dengan Indonesia, maka yang sangat rugi itu adalah Indonesia. Sejumlah wilayah Indonesia yang memiliki dendam lama dengan pemerintah pusat karena pelanggaran HAM, ketidak adilan, ketidak profesionalismean dan sebagainya akan memanfaatkan situasi ini untuk memerdekakan diri serta keluar dari NKRI atau setidaknya menggabungkan diri atau membuat perjanjian kerjasama ekonomi dan militer dengan negara Singapura atau Malaysia. Biarlah kita dikatakan berafiliasi dengan Inggris, karena memang terbukti bahwa Inggris memang ingin semua manusia jadi makmur dan bahagia.

Negara-negara yang terbentuk setelah kemerdekaan saat ini seperti Indonesia, Malaysia, dan Singapura tidak menunjukkan teritori dan kekuasaan raja-raja melayu Islam silam. Kerajaan Aceh Darussalam (1607-1936) dengan rajanya yang terkenal Iskandar Muda wilayah kekuasaannya meliputi Aceh, Deli, Johor, Bintan, Selangor, Kedah, Pahang sampai ke Semenanjung Malaka. Sebuah kerajaan Melayu Riau Lingga (Abad ke 19) wilayah kekuasaannya meliputi Deli, Johor, dan Pahang. Setelah merdeka bangsa Melayu dipisahkan menjadi warga negara Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura dan Selatan Thailand. Apa yang pasti, dalam istilah ilmu tidak mengenal adanya bangsa Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura dan Selatan Thailand. Karena bangsa bermaksud race. Istilah bangsa Brunei, Thailand, Malaysia dan sebagainya adalah istilah politik saja, yang benar adalah warganegara atau rakyat.

Parameswara raja Malaka yang pertama adalah berasal dari Palembang. Kerajaan Aceh Darus Salam memiliki hubungan yang sangat erat dengan Kerajaan pahang, Malaka dan Johor. Keluarga Diraja Negeri Sembilan yaitu Yang Dipertuan Agung Malaysia yang pertama, yang sampai sekarang menjadi lambang mata uang Malaysia berasal dari Minangkabau. Kerajaan Johor Memiliki hubungan kekeluargaan yang rapat dengan Kerajaan Riau Lingga. Para Menteri dan pejabat tinggi lainnnya di Malaysia banyak yang memiliki darah Rao, Aceh, Riau, Minangkabau, Palembang, Jambi, kerinci.

Kalau beberapa wilayah ini bersatu menghancurkan istana negara, gedung dpr/mpr, markaz besar TNI/Polri di Jakarta, maka secara otomatis negara Indonesia akan bubar dengan sendirinya. Ide-ide lama membentuk Sumatera Merdeka (Andalas), Kalimantan Merdeka, Sulawesi merdeka dll. akan memanfaatkan situasi ini untuk merealisasikan impian mereka. Para prajurit yang berasal dari daerah ini tidak mungkin akan menghancurkan kampung mereka sendiri.

Membiarkan Jawa menjadi sebuah negara merdeka dengan Surabaya sebagai ibu kota negaranya dan sby sebagai Presiden seumur hidup atau menjadi sebuah kerajaan dengan Sultan Jogja menjadi pemerintahan yang tersendiri, terserahlah pada mereka

Dari sini akan terlihat nantinya, kepemimpinan dari suku manakah yang paling berhasil memajukan negaranya masing-masing tersebut.

Isu sejumlah wilayah mau keluar dari Indonesia sebenarnya bukan cerita baru dalam sejarah Indonesia. Gerakan Riau merdeka, Gerakan Aceh Merdeka dan sebagainya masih tersimpan dalam catatan sejarah yang soheh. Menurut Anhar Gonggong dan Arbi Sanit, hampir separo daerah di Indonesia menuntut kemerdekaan saat ini.

Ada beberapa alasan mengapa sejumlah wilayah mau merdeka;

1. Kekayaan Alam, Mereka memiliki kekayaan yang melimpah, tetapi kekayaan itu tidak dirasakan sama sekali oleh rakyatnya. Kemiskinan, buta huruf, pengangguran, bertambah, sementara pembangunan infrastruktur hampir tidak terlihat. Mereka hanya mendapatkan resiko saja seperti kerusakan alam, global warming, bencana alam dan sebagainya. Ini terutama berlaku di Aceh, Riau, Kalimantan, Sulawesi dan Sumatera secara keseluruhan.

2. Dendam lama, Peristiwa APRA, Andi Aziz, Darul Islam, PRRI, Permesta di orde lama. Beberapa bekas daerah operasi militer (DOM), kezaliman dan penindasan hak-hak asasi mereka dibidang sosial, politik, ekonomi, budaya dan pembangunan di zaman orde baru. Pembantaian di Psantren Tengku Bantaqiyah, peristiwa KKA, DOM, Pemberhentian Jedah Kemanusiaan & kekerasan di Aceh, peristiwa Ummi Makasar, peristiwa Balukumba di Sulawesi di era reformasi dan sebagainya.

3. Muak, dengan berbagai macam skandal perampokan uang rakyat yang semakin hari semakin menjadi-jadi dan tidak menemukan jalan penyelesaian. Seperti lingkaran setan yang tidak diketahui kapan bermula dan bila akan berakhir segala penyalahgunaan kuasa di negara ini. Skandal BLBI, Century, Rekening Gendut Polisi, Brunei Gate, Bulog Gate, Mafia pajak dan berbagai penyalahgunaan kuasa lainnya.

4. Bosan, dengan tidak dirasakannya fungsi pemerintah oleh rakyat, sehingga keberadaan dengan ketiadaan pemerintah sama saja atau malah memperburuk keadaan saja. Ketidak pastian hukum dinegara ini seperti kasus Ibu Prita, Antasari, Susno Duadji, Sri Mulyani, kasus koruptor dan sebagainya.

5. Capek, selalu menderita akibat ulah dan perangai pejabat negara yang bertindak seperti keparat yang menjajah, seperti preman yang menindas, seperti gangstar yang menggelisahkan. Public service yang tidak mesra pengunjung, fungsi keberadaan instansi pemerintah yang tidak terasa bahkan menindas rakyat, pembangunan infrastruktur yang lambat melempem dll.

Tentu saja saya tidak mengharapkan semua ini berlaku karena ongkosnya terlalu mahal, apalagi kalau proses kemerdekaan itu memakan masa yang lama. Yang rugi adalah umat Islam juga tentunya. Keadaan akan kacau balau, pendidikan anak-anak akan terganggu, keamanan akan tergugat, kuasa besar akan memanfaatkan keadaan.

Tetapi mungkin juga cita-cita untuk mendapatkan pemerintah yang baik, bersih, profesional, merakyat, kemakmuran, kebahagian, kesenangan hanya akan tercapai melalui jalan ini saja…

Logika sederhana

Bergabung dengan Malaysia atau Singapura, rakyat mereka bisa menikmati layanan kesehatan dari dokter yang ahli dengan peralatan rumah sakit yang canggih, anak-anak mereka akan bisa sekolah dengan kualitas pendidikan yang baik, murah, rakyatnya bisa menikmati terangnya lampu listrik yang tidak sering mati seperti PLN, dapat minum air bersih PAM, bisa membeli kenderaan.

Bisa makan daging setiap hari, makanan lima sempurna mudah dan murah didapati. Transportasi yang lancar dan berkualitas, publik servis yang ramah, pegawai negara yang merakyat, mesra. ramah dan tidak korupsi, kebersihan yang selalu dijaga, kemakmuran, keamanan dan ketentraman yang selalu ada, kekayaan negara yang dimiliki dan dinikmati secara bersama.

Disaat itu anda akan merasa lucu dan ketawa mendengar lagu Iwan Fals & Ebid G Ade tentang seorang anak yang mengais sampah untuk mencari sisa makanan yang dibuang, tentang orang tua yang terbakar melecur sekujur tubuhnya tetapi tidak dilayani rumah sakit karena tidak memiliki uang, tentang Umar Bakri guru SD yang memakai sepeda tua, tentang jadwal kereta api yang selalu terlambat, tentang pengemis tua dan pencopet muda mati berpelukan karena kelaparan, tentang bantuan keselamatan negara (SAR, Polisi, Pemadam kebakaran) yang datang lambat setelah semua korban meninggal dunia, tentang orang tua yang tidak mampu membeli susu untuk pertumbuhan anaknya menjadi sehat dan pintar, tentang bocah tukang semir dan penjaja koran yang berpacu dengan waktu antara sekolah dengan mencari sesuap nasi, tentang orang tua yang menggendong mayat anaknya ke kampung karena tidak mampu membayar ongkos kenderaan, tentang wakil rakyat yang tidak merakyat, tentang tikus-tikus kantor yang selalu menggerogoti uang rakyat, tentang polisi yang memperkaya diri dengan tawar menawar harga pas tancap gas.

Waktu itu anda mungkin tak akan pernah mendengar lagi tentang rakyatmu yang mati bunuh diri karena kemiskinan, tentang orang miskin yang sanggup menunggu berjam-jam sampai ada yang mati rebutan pembagian zakat Rp 35.000/keluarga, tentang rakyat yang hanya makan nasi dengan garam atau sayur tempe setiap hari, tentang rakyat yang hanya makan daging setahun sekali waktu hari raya haji saja. Karena dana bantuan sosial yang cukup untuk membeli rumah dan kenderaan sudah dimasukkan kedalam rekening mereka setiap bulannya.

Waktu itu anda akan terbiasa mendengar berita tentang aparat negara yang dipenjara dan diberhentikan kerja karena hanya meminta uang sogokan Rp. 1 Juta saja. Tentang PNS yang dipecat karena selalu terlambat masuk kantor. Tentang polisi yang dipecat karena hanya meminta uang damai ditengah jalan. Tentang camat yang dipecat karena tidak pernah tahu keadaan rakyat. Tentang tentara yang dipecat dan menjadi hansip dan satpam karena melanggar undang-undang. Tentang Direktur, menteri, kepala bagian, rektor, manager yang diganti karena gagal memajukan institusinya.

Kala itu jika anda mau mengenang masa lalu atau ingin mensyukuri nikmat Allah SWT. Ajaklah keluargamu berjalan-jalan ke Jawa sebagai seorang turist. Untuk melihat para pengemis dan pengamen di dalam angkutan umum yang padat dan tidak nyaman. Untuk melihat para penjual barangan yang terkesan memaksakan kehendaknya. Untuk melihat anak-anak jalanan dan gelandangan yang berkeliaran ditengah jalan dan tidur diemperan toko. Untuk melihat penempatan kumuh yang tidak layak huni untuk standart manusia yang berakal. Untuk melihat preman-preman di pasar, terminal, bandara, pelabuhan yang menunggu mangsa. Untuk melihat jalan-jalan berlubang dan berliku yang membuat pening kepala. Untuk membuat sebuah negara koboi yang berlaku hukum rimba, dimana siapa yang kuat, berharta dan bertahta dialah sebagai raja. Untuk melihat negara preman dimana kebenaran diukur dengan keuangan, kekuasaan dan kekuatan.

Bersama Indonesia selamanya kita akan menderita, karena di negara ini kepentingan politik partai mengalahkan segalanya. Sementara bersama negara lain masa depan anak cucu kita akan menemui cahaya terang dan akan lebih terjamin…***

OPINI | 08 April 2011 | 16:27 Adirao: 08/04/2011, Kompasiana

Diplomatic steps by WPNCL under international mechanisms

WPNCL

PAPUA, Manokwari – The latest development concerning the diplomatic struggle in West Papua is the submission of a proposal by Papua to be accepted as a member of the Melanesian Spearhead Group (MSG). The group will hold a conference in Noumea, New Caledonia in June 2013. This step is in accordance with the international mechanisms of the UN.   

The West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL) is pushing for this inclusion and it should be viewed as a progressive step, owned by the Papuan majority struggling for the enforcement of civil and political rights.

“This move by the WPNCL shouldn’t be disrupted by other efforts within the Papuan struggle, or from organisations like Presidium Dewan Papua (PDP), West Papua National Authority (WPNA), Komite Nasional Pemuda Papua (KNPP), or Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB), or any other political groups,” said Yan Christian Warinussy, Executive Director of LP3BH Manokwari, in a press release to suarapapua.com, Monday (27/5/2013).

“I believe the Komite Nasional Papua Barat (KNPB) clearly owns the agenda, and the outcomes, so I’m not going to comment further on this,” he stated.

In Warinussy’s opinion, this current move is significant in the Pacific region and urgently needs to be addressed and supported by the whole Papuan community.

“I say this, because such a move is in accordance with the advice given by the UN Secretary General Ban Ki-moon in Auckland, New Zealand, in September 2010.  SG Ban Ki-moon said that issues facing the Papuan community, like enforcement of civil and political rights, should be brought before the Decolonisation Committee under the UN General Assembly,” he said.

Thus, it’s taken for granted that the struggle in Papua to obtain freedom by political means will be through international mechanisms recognised by the UN. Further, continues Warinussy, the move Papua is making through WPNCL with their proposal to become a member of MSG, is sound diplomatically and in line with the broader struggle to bring the issue of self-determination before the Decolonisation Committee at the UN General Assembly.

“This move can’t just be seen as an initiative of WPNCL but something that’s owned by the whole Papuan community, so that the move can be supported and considered more effectively—and not be disrupted by politicking or factionalism, which could be used to undermine this progressive move,” he finished.  As previously reported in www.tabloidjubi.com, WPNCL is currently lobbying various Pacific nations so that Papua can become a member of MSG and attend the conference this June.

JAYAPURA [PAPOS] – Persoalan pemerintahan di kabupaten pemekaran Mamberamo Tengah nampaknya tidak pernah berhenti. Meskipun penjabat Bupati Mamteng sudaj diganti, persoalan seakan tak berujung. Seperti yang terjadi Rabu [5/10] kemarin, kantor bupati dipalang oleh DPRD Mamberamo Tengah [Mamteng].  Mereka menuntut, penjabat bupati tidak menambah kelembagaan di pemerintahan tetapi lebih focus pada Pemilukada.

Ketua DPRD Mamberamo Tengah, Itaman Tago kepada Papua Pos lewat telepon selularnya, Rabu [5/10] mengatakan, rencana penjabat Bupati Mamberamo Tengah, Drs. Ayub Kayame menambah kelembagaan tidak bisa diterima oleh DPRD, kendati sudah dikonsultasikan dengan pihak pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Pasalnya, DPRD sebagai lembaga legislative tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan atau tanpa sepengetahuan pihak DPRD.

“Kelembagaan di Pemerintah Mamberamo Tengah baru 2 bulan lewat diganti oleh penjabat Bupati sebelumnya. Secara kemanusiaan tidak baik dan kurang menyenangkan hati jika harus mengganti dan menambahg struktur kelembagaan lagi,” kata Itaman.

Menurutnya, perombakan maupun penambahan kelembagaan tidak penting. Karena itu, jika dipaksakan oleh penjabat bupati maka pihak DPRD perlu diberi kepastian di mana penjabat bupati pun, melaksanakan tugas di Kobakma Ibu Kota Mamberamo Tengah hanya 3 hari saja. Selanjutnya penjabat berada di Jayapura sementara staf berada di Kobakma.

Ia menilai, keberadaan penjabat di Jayapura dan membiarkan staf di Kobakma, sama halnya dengan anak ayam yang kehilangan induknya. Karena itu, masyarakat demontrasi agar dikembalikan ke provinsi saja, karena dianggap membuka lahan konflik di Kobakma. “Jika masih mau lanjut menjalankan tugas sebagai penjabat bupati, kami mohon hentikan penambahan kelembagaan,” pintanya tegas.

Pemalangan yang dilakukan lembaga DPRD itu, kata Itaman kemudian, akan terus berlanjut hingga 2 minggu jika tidak direspon baik oleh penjabat bupati. Ia menambahkan, pemalangan yang dilakukan pihak DPRD bukan tidak tanpa alasan yang kuat. Soalnya, penambahan kelembagaan mestinya harus disertai dengan dukungan anggaran.

Sementara sebagai kabupaten yang baru dimekarkan, seharusnya penjabat bupati mempertimbangkan perimbangan belanja public maupun belanja aparatur. Untuk sebuah wilayah baru, mestinya belanja public lebih besar dari pada biaya aparatur, bukan lebih berat anggaran daerah dihabiskan untuk belanja aparatur.

”Kami merasa bahwa ini belum penting dilakukan. Sebaiknya memperhatikan dan memprioritaskan infrastruktur dan bidang-bidang lain karena tahun anggaran ini sudah hampir selesai,” katanya.

Lanjutnya, hal-hal yang dikemukakan tersebut sudah disampaikan secara tertulis tetapi tidak ditanggapi sehingga langkah pemalangan diambil agar menjadi perhatian tidak hanya penjabat bupati tetapi juga Pemerintah Provinsi Papua dan pemerintah pusat.

Hal lain yang juga mendesak, kata Itaman adalah Pemilukada. Kata dia, masyarakat Mamberamo Tengah telah membuat aspirasi dan sudah diantar ke KPU Provinsi Papua tetapi belum juga diakomodir. Permintaan masyarakat itu adalah KPU segera melantik PAW KPUD Mamberamo Tengah dalam waktu dekat, sehingga bisa menjalankan tahapan Pemilukada di wilayah tersebut.

Akomodir Semua Pejabat

Ditempat terpisah, Penjabat Bupati Mamberamo Tengah, Drs. Ayub Kayame, ketika dihubungi Papua Pos untuk meminta tanggapan terkait pemalangan kantor bupati oleh DPRD, mengemukakan, karena ada dualisme kepemimpinan di wilayah itu, ia harus mengambil keputusan yang bisa merangkul semua pihak.

Dengan demikian, kata dia, sesuai dengan arahan dan koordinasi dengan gubernur maupun Depdagri, ia ingin mempersatukan semua kepala SKPD yang ada. Caranya, semua SKPD baik SKPD pada masa kepemimpinan penjabat bupati yang pertama maupun pada masa kepemimpinan penjabat bupati yang kedua, tetap dipakai dengan melakukan perombakan cabinet dan menambah kelembagaan.

“Saya harus merangkul semua, dan mengakomodir semua sehingga tidak ada pejabat yang tidak terpakai, jadi bukan bermaksud mengorbankan rakyat atau mengorbankan siapa-siapa,” terang Kayame.

Ia juga mengatakan, karena pihaknya sudah meminta agar semua staf atau pegawai harus berkantor di Kobakma, maka ia juga meminta kepada pimpinan DPRD agar bicara dengan semua anggota DPRD untuk masuk kantor sehingga bisa duduk bersama untuk berbicara dengan pihak eksekutif demi kemajuan Mamberamo Tengah. ‘’Saya berharap, semua bisa duduk dan berbicara di Kobakma, tidak bicara di luar. Dengan duduk bersama semua komponen, bisa mengambil solusi terbaik untuk Mamberamo Tengah,’’ katanya. [ida]

_________________________________

Sumber: Papuapos