Saatnya Indonesia mengakui Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) adalah Komando pertahanan dan keamanan  bangsa Papua Barat

Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat .Melakukan perampasan senjata didesa Pos Brimob Kurilik di Kabupaten Puncak Jaya hari sabtu (04/01/2014). seperti yang dilansir media cetak maupun media elektronik bukan penyerangan tetapi hanya perampasan.

Kepala staff umum Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Teryanus Satto membenarkan perampasan 8 pucuk senjata pada pukul 16.00 WPB adalah murni oleh personel militer Papua (TPNPB) di Pos Brimob Kampung Kulirik, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya.

Menurut sumber dari lapangan via telepon seluler (tidak di sebut identitasnya demi sekutiritasnya) mengatakan saat pengepungan kami lakukan sebenarnya moment kami tepat untuk melakukan sapu rata pos Brimob termasuk anggota Brimob yang berjaga saat itu, sebenarnya kami tidak kompromi kepada siapapun terkecuali rakyat sipil,Guru sebagai tenaga pendidik,para, Medis,Wartawan dan Rohaniawan kalau itu kami sangat hargai dan patuhi batasan sudah dalam aturan-aturan perang Internasional.

Brimob yang berjaga di pos Kurilik sebenarnya kecoa kecil tinggal di basmikan saja namun kami tidak dilakukan hal itu karena belum ada Perintah/ komando tembak dari pimpinan hanya menjadi target utama kami adalah perampasan saja 

Perang Internasional Hukum Humaniter atau dikenal juga dengan nama Hukum Perang atau Hukum Sengketa Bersenjata, mengandung asas-asas pokok yaitu asas kepentingan militer(military necessity), asas perikemanusiaan (humanity) dan asas kesatriaan(chivalry). Ketiga asas ini selalu melandasi aturan-aturan yang terdapat di dalam hukum humaniter.

Perampasan 8 pucuk senjata oleh Militer Papua  ada kaitan dan ketentuan  dari Asas Kepentingan Militer (Military Necessity) Asas ini mengandung arti bahwa suatu pihak yang bersengketa (belligerent) mempunyai hak untuk melakukan setiap tindakan yang dapat mengakibatkan keberhasilan suatu operasi militer, namun sekaligus tidak melanggar hukum perang. Asas kepentingan militer ini dalam pelaksanaannya sering pula dijabarkan dengan adanya penerapan prinsip pembatasan (limitation principle) dan prinsip proporsionalitas (proportionally principle).

Selanjutnya yang di sebut jus ad Bellum :“ hukum yang mengatur tentang perang” . Juss in bello : Hukum yang berlaku dalam Perang aturan ini :Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) sudah kami pahami dengan cermat .

Hemat kami saat ini Komando Nasional sedang membangun dan menata kembali manajemen militer di tujuh (7) wilayah Komando/Koordinasi Militer Papua.Berdasarkan keputusan bersama KTT TPN-OPM di markas Perwomi Biak yang telah di selenggarakan tanggal 01-05 Mei 2012 lalu. Mengenai 8 pucuk senjata ini, sudah menjadi milik kami sebagai modal kekuatan untuk pertahanan dan keamanan di internal militer Papua yang mana Militer sebagai garda depan bangsa dan rakyat Papua, untuk itu kami mau ingatkan kepada bapak Kapolda – Pangdam beserta jajarannya di Papua kalian akan kelabakan dan akan kalah banyak hal di medan pertempuran  meskipun kalian datangkan/kerahkan ribuan pasukan lawan kami dengan peralatan dan kelengkapan modern dengan tujuan rebut kembali senjata yang sudah pihak kami ..ingat itu mimpi di siang bolong yang tak  mungkin  terwujud , strategi dan taktik tempur di medan kami memiliki potensi yang cukup signifikan dari aspek ruang dan waktu.kalian TNI /POLRI boleh berkutat di kota saja lindungi rakyat melayu kalian ,saat ini kami belum ada perintah bersama tentang agenda perang terbuka maupun perang tertutup tertutup (Opensif maupun Devensif) dengan Indonesia tandas Satto.

Panglima Tinggi TPNPB Gen.Goliath Tabuni saya menerima laporan dari informan kami dari Timika-Jayapura-Wamena dan Nabire Indonesia sedang dikerakan ribuan pasukan di angkut dengan pesawat maupun helicopter rencana mengepung kami guna merebut kembali senjata yang di rampas oleh Personil kami ,saya mau katakanan alangkah baiknya datang hadapi kami ceritakan  dahulu sama anak isteri,kerabat sanak saudara dan tetangga , karena datang kesini maksudnya ke Puncak Jaya pasti pulang tinggal nama, menyangkut perampasan ini baru Pos Brimob target berikut : Pos Kostrad,Kopasus dan Densus 88 Indonesesia akan terkecoh suatu saat waktunya tidak lama ini itu baru senjata Jenis mouser , AK 47 , SS1 8 pucuk saja masih ada target berikut.

Lanjut GT ,hasil rampasan ini kami akan distribusikan ke wilayah-wilayah lain di Papua ini ke pasukan yang kekurangan senjata karena kami sendiri dan kabupaten Tetangga wilayah Pegunungan ini kurang lebih cukup daerah dan wilayah lain masih minim karena tujuan kami mau perang (Revolusi Total) melawan Indonesia maksud perampasan juga agar orang Indonesia dan Dunia tahu maksud dan tujuan terbesar militer Papua .

Orang Papua sudah selayaknya berdiri Negara sendiri setara dengan lain di dunia ini untuk Sumber Daya manusia Papua semua sector sudah oke,tinggal terakhir kunci ada di Militer Papua cepat lambatnya Papua Merdeka ada di genggaman kami.jika Indonesia terus kepala keras kami akan hantam terus dengan cara dan gaya kami.

Terakhir kami Tentara Pembeasan Nasional Papua Barat (TPNPB) selayak kami di akui Militer bukan Kelompok Sipil Bersenjata (KSB),bukan GPL ataupun GPK tujuan kami jelas untuk merdeka menentukan nasib sendiri sebagai negara suatu bangsa yang berdaulat secara Politik maupun Hukum Internasional .

Saatnya bersatu…lawan Tirani Indonesia

SUMBER : Office KOMNAS TPNPB

http://www.komnas-tpnpb.net/kami-militer-papua-tpnpb-bukan-ksb.html

Metrotvnews.com, Surabaya: Unjuk rasa sejumlah mahasiswa di depan Gedung DPRD Kota Surabaya, Jawa Timur, ricuh, Senin (28/10). Mahasiswa baku pukul dengan petugas keamanan.

Keributan pecah ketika petugas keamanan menghalangi niat mahasiswa masuk ke Gedung Dewan. Mahasiswa yang emosi membalas dengan pukulan. Baku hantam pun tak bisa dihindari.

Tapi keributan tak lama. Saling jual beli pukulan antara mahasiswa dan petugas keamanan berhenti setelah salah seorang anggota Dewan bersedia menemui demonstran.

Demonstran menuntut, pemerintah segera mengisi pos wakil wali kota Surabaya, yang sudah lama kosong. Mahasiswa mengancam kembali berdemo jika aspirasi mereka tidak digubris.

Editor: Ichoel

Logo Corp@2013 A'aLAPAME

FREEDOM FOR WEST PAPUA NOW !

Demo di Surabaya, Mahasiswa Tuntut Papua Merdeka

Oleh : Airileke Ingram dan Jason MacLeod

Powes Parkop dan Benny Wenda (AK Rockefeller)

Jayapura - Pemimpin Papua Nugini dan negara Melanesia lainnya menunjukkan dukungan mereka untuk pembebasan Papua Barat. Bob Carr bergerak melawan arus regional, tulis Airileke Ingram dan Jason MacLeod

Dukungan Melanesia untuk Pembebasan Papua Barat selalu tinggi. Berjalan di seluruh Papua Nugini Anda akan sering mendengar orang berkata bahwa Papua Barat dan Papua Nugini adalah “Wanpela Graun” – satu tanah – dan bahwa Papua Barat di sisi lain perbatasan adalah keluarga dan kerabat.

Di Kepulauan Solomon, Kanaky, Vanuatu dan Fiji orang akan memberitahu Anda bahwa “Melanesia belum bebas sampai Papua Barat bebas”. Masyarakat di bagian Pasifik ini sangat menyadari bahwa orang Papua Barat terus hidup di bawah ancaman senjata.

Kemungkinan Perubahan.

Rabu terakhir 6 Maret 2013, Powes Parkop, Gubernur Distrik Ibu Kota Nasional, Papua Nugini menancapkan “warna” nya tegas ke “tiang”. Di depan kerumunan 3000 orang Gubernur Parkop menegaskan bahwa “tidak ada pembenaran, sejarah hukum, agama, atau moral bagi pendudukan Indonesia di Papua Barat”.

Menyambut pemimpin Papua, Benny Wenda, yang berada di Papua New Guinea sebagai bagian dari tur global, Gubernur mengatakan bahwa saat Wenda berada di Papua New Guinea, “tidak ada yang akan menangkapnya, tidak ada yang akan menghentikannya, dan ia dapat merasa bebas untuk mengatakan apa yang ingin ia katakan. ” Ini merupakan hak dasar yang ditolak di Papua Barat, yang terus menerus ditangkap, disiksa dan dibunuh hanya karena warna kulit mereka.

Gubernur Parkop, yang merupakan anggota dari Parlemen Internasional untuk Papua Barat, yang kini memiliki perwakilan di 56 negara, melanjutkan kegiatannya dengan meluncurkan kampanye Pembebasan Papua Barat. Dia berjanji untuk membuka kantor, mengibarkan bendera Bintang Kejora dari City Hall dan menjanjikan dukungannya untuk tur musisi Melanesia untuk Pembebasan Papua Barat.

Gubernur Parkop Tak Lagi Sendirian di Melanesia Menyerukan Perubahan.

Tahun lalu Perdana Menteri Papua Nugini, Peter O’Neil “merusak” tradisi hubungan dengan Indonesia setelah mengingatkan publik dengan memberikan respon terhadap Pemerintah Indonesia atas kekerasan negara yang sedang berlangsung, pelanggaran hak asasi manusia dan kegagalan pemerintahan. Tergerak oleh 4000 perempuan dari Gereja Lutheran, O’Neill mengatakan kekhawatirannya tentang HAM terhadap pemerintah Indonesia.

Sekarang Gubernur Parkop ingin menemani Perdana Menteri dalam kunjungan ke Indonesia untuk mempresentasikan gagasannya kepada Indonesia tentang cara memecahkan konflik Papua Barat sekali dan untuk semua.

Komentator terkenal PNG, Emmanuel Narakobi berkomentar di blog-nya tentang usulan pendekatan multi-cabang dari Parkop, bagaimana memobilisasi opini publik di PNG tentang Papua Barat. “Mungkin adalah pertama kalinya saya mendengar rencana yang sebenarnya tentang bagaimana mengatasi masalah ini (Papua Barat)”. Melalui radio Gubernur Parkop menuduh Menteri Luar Negeri Australia Bob Carr tidak serius menangani isu Papua Barat, melainkan “membersihkannya di bawah karpet.”

Di Vanuatu, partai-partai oposisi, Malvatumari Nasional Dewan Chiefs dan uskup Anglikan dari Vanuatu serta Pendeta James Ligo mendesak pemerintah Vanuatu untuk mengubah posisi mereka terhadap isu Papua Barat. Ligo baru-baru ini berada di Sidang Dewan Gereja Pasifik di Honiara, Kepulauan Solomon, yang mengeluarkan sebuah resolusi mendesak Dewan Gereja Dunia untuk menekan PBB untuk mengirim tim pemantau ke wilayah Papua Indonesia.

“Kita tahu bahwa Vanuatu telah mengambil sisi-langkah itu (masalah Papua Barat) dan kita tahu bahwa pemerintah kita mendukung status pengamat di Indonesia pada MSG (Melanesian Spearhead Group), kita tahu itu. Tapi sekali lagi, kami juga percaya bahwa sebagai gereja kami memiliki hak untuk mengadvokasi dan terus mengingatkan negara-negara dan para pemimpin kita untuk khawatir tentang saudara-saudara Papua Barat kami yang menderita setiap hari.” kata Ligo.

Masyarakat Papua Barat juga mengorganisir diri mereka, bukan hanya di dalam negeri di mana kemarahan moral terhadap kekerasan negara Indonesia yang sedang berlangsung, tetapi juga di regional. Sebelum kunjungan Benny Wenda ke Papua Nugini, perwakilan Koalisi Nasional Papua Barat untuk Kemerdekaan yang berbasis di Vanuatu resmi diajukan untuk mendapatkan status pengamat di MSG dalam pertemuan MSG tahun ini yang dijadwalkan akan digelar di New Kaledonia pada bulan Juni. New Caledonia, tentu saja, adalah rumah lain dari perjalanan panjang perjuangan penentuan nasib sendiri bangsa-bangsa Melanesia. Di Vanuatu Benny Wenda menambahkan dukungan untuk langkah tersebut, dengan menyerukan pada organisasi perlawanan Papua yang berbeda untuk mendukung “agenda bersama untuk kebebasan”. Sebuah keputusan tentang apakah Papua Barat akan diberikan status pengamat pada pertemuan MSG tahun ini akan dilakukan secepatnya.

Di Australia Bob Carr mungkin mencoba untuk meredam semakin besarnya dukungan publik untuk Pembebasan Papua Barat tapi di Melanesia arus bergerak ke arah yang berlawanan.*

Sumber http://newmatilda.com/2013/03/18/melanesians-line-back-free-west-papua

Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM), Menembak  mati 13 Anggota TNI dari Koranmil Sinak, Kodim 1714/Puncak Jaya di Kampung Tanggulinik, Distrik Sinak, Kabupaten Puncak Jaya, (Kamis 21/2/2013) pukul 10.30 wp kemarin. Tigabelas anggota TNI yang berhasil ditembak mati leh TPN di Sinak adalah saat menuju Bandara Sinak untuk mengambil radio dari Nabire.

 

Tigabelas TNI yang tewas  diantaranya: Sertu Udin, Sertu Frans, Sertu Romadhon, Pratu Mustofa, Sertu Edy, Praka Jojon, Praka Wempi dan enam lainnya belum diketahui identitas.

Beberapa Surat kabar maupun Tv dikabarkan bahwa TPN-OPM tembak 8 anggota TNI di Puncak Jaya adalah penipuan. Hal dikatakan oleh salah satu anggota TPN saat melaporkan peristiwa tersebut kepada admin WPNLA, dari dataran tinggi setelah ia mendapatkan signal jaringan telkomsel, melalui telepon selulernya. Bahwa “kami tembak anggota TNI di Sinak 13  orang dan di Tingginambut 2 anggota TNI”.   Ditanya terkait, penembakan di Sinak dan  di Tingginambut atas Komando siapa? “ ya kami tembak TNI di Sinak dan  di Tingginambut atas perintah Panglima Tinggi TPN-OPM Gen. Goliath Tabuni” kata anggota TPN yang namanya tidak mau dipublikasi itu.

 

Dua anggota TNI yang dibakarkan ditembak oleh TPN-OPM  di distrik Tingginambut Kampung Guragi, Kabupaten Punjak Jaya pada (Kamis 22/2/2013), pukul 09.00 wp adalah Satgas TNI atas nama Pratu Wahyu Bowo tewas dengan luka tembak di bagian dada dan leher. Satunya, korban luka-luka Danpos Satgas atas nama Lettu Inf Reza yang tertembak di lengan bagian kiri.

 

Informasi terkait juga dilaporkan oleh salah satu warga di Mulia kota Kabupaten Puncak Jaya. Ditanya, bagaimana proses evakuasi mayat anggota TNI? “Korban dari Tingginambut sedang dirawat RS di Mulia. Korban luka para masih koma, pasti akan meninggal. Pagi ini 13 kantong mayat dikirim dari Sinak ke Mulia  untuk dievakuasi ke Jayapura, ujarnya.

 

Tambahan dari sumber yang diwawancarai Admin WPNLA via telpon seluler. mengatakan bahwa situasi sementara di Mulia “ saat inipun kami tidak aman di kota disini kami takut, lebih para lagi masyarakat di Tingginambut dan Sinak mereka semua mengungsi ke hutan. Karena, TNI, Brimob sedang kejar TPN-OPM, jadi semua masyarakat takut lari ke hutan”, kata seorang warga di Mulia.

 

Selanjutnya, Salah satu anggota TPN yang melaporkan peristiwa kepada Admin WPNLA mengatakan bahwa, “Komandan Murib bilang kalau anggota TNI dan BRIMOB berusaha kejar kami, berarti kami siap tembak dan pasukan TPN-OPM tidak akan mundur, TPN akan bertahan terus dan lawan TNI/POLRI”, pungkasnya.

 

Kata sumber, “Komandan Murib” artinya yang mengatakan “Komandan Operasi Lekagak Gemanus Telenggen.  Tambah sumber lagi, “pagi ini kami tembak pilot helicopter dari gunung”.  Helicopter yang kami tembak adalah milik TNI, saat melakukan evakuasi korban tersebut. Namun karena, TPN-OPM tembak Pilot Helikopter, sehingga tidak jadi evakuasi melalui udarah menggunakan helicopter, maka helicopter tersebut kembali ke Mulia.

 

Penembakan 15 Anggota TNI kali ini merupakan, Sikap Panglima Tinggi TPN-OPM Gen.Goliath Tabuni, bahwa berdasarkan dirinya dilantik menjadi Panglima Tinggi TPN-OPM pada 11 Desember 2012 di Tingginambut. Dalam pidatonya “ saya diangkat sebagai panglima tinggi TPN-OPM sesuai hasil Konferensi Tingkat Tinggi TPN-OPM di Biak pada 1-5 Mei 2012, dan siap memimpin TPN-OPM  serta siap melaksanakan Revolusi Tahapan ataupun  Revolusi Total guna memperoleh Hak Politik Menentukan Nasib Sendiri (Self Determination) bagi Bangsa dan Rakyat Papua Barat. 

 

Sesuai Resolusi KTT TPN-OPM di Biak, saya sebagai Panglima Tinggi TPN-OPM siap bertanggungjawab dan Siap lakukan revolusi tahapan dan akan dilanjutkan dengan Revolusi total, sambil mengatur dan membenahi structural TPN-OPM sesuai standar Internasional.

 

Notes:

TPN-OPM anggap bahwa semua orang Indonesia yang telah dan sedang cari makan dan mencuri kekayaan orang asli Papua adalah penjajah dan Musuh Rakyat bangsa Papua Barat. Dengan dasar itu, TPN-OPM siap membersihkan secara menyeluruh dari tanah leluhur bangsa Papua.

 

TPN-OPM juga memperingatkan kepada orang Melayu Indonesia yang ada di Papua segera gulung Tikat dan pulang kampung, karena TPN-OPM siap melaksanakan Revolusi Tahapan dan Revolusi Total.

Admin WPNLA 2013

Kantor Free West Papua Campaign (FWPC) telah secara resmi menjadi organ yang mengkampanyekan Papua Merdeka “Itu bukan kantor OPM, itu kantor Free West Papua Campaign”

Sebagai tindak-lanjut pemisahan organisasi politik perjuangan Papua, Organisasi Papua Merdeka (OPM) dari sayap militer yang dulunya disebut Tentara Pembebasan Nasional menjadi Tentara Revolusi West Papua (TRWP), maka kini kantor Free West Papua Campaign (FWPC) telah secara resmi menjadi organ yang mengkampanyekan Papua Merdeka di pentash politik dan diplomasi internasinal. Berbagai tanggapan telah muncul. Tanggapan NKRI dan media-massa NKRI, kantor Free West Papua Campaign ialah kantor OPM (Organisasi Papua Merdeka). Akan tetapi, General TRWP Mathias Wenda menyatakan,

“Itu bukan kantor OPM, itu kantor Free West Papua Campaign”

Apa maksudnya?

Maksudnya jelas, kantor OPM bukan berbasis di tanah orang lain, tetapi ia berbasis di Tanah Papua. Kata Gen. Wenda,

OPM ada di Tanah Papua, bukan ada di luar negeri. Jadi jangan kita terbawa arus wacana dan pemikiran penjajah. Ini yang saya sebut orang Papua tukang jemput bola dari lawan politik, tidak tahu bola apa yang mereka sendiri sedang mainkan.

Selanjutnya terkait wacana pendirian kantor OPM di Port Moresby, yang dikemukakan oleh elemen perjuangan Papua Merdeka dan ditanggapi berbagai pihak, terutama Konsulat Jenderal NKRI di Vanimo, Papua New Guinea, General Mathias Wenda menyatakan,

Kita jangan main lompat seperti kutu-anjing. Kita tidak berpolitik sporadis seperti dulu. Dulu saya pimpin gerilyawan melakukan serangan mendadak dan tiba-tiba dan lebih menanggapi operasi-operasi NKRI, tetapi sekarang saya sudah serahkan perjuangan ini ke tangan anak-anak yang melakukan perjuangan secara profesional, jadi jangan ada pihak-pihak yang melakukan drama-drama politik yang amatiran dan tidak perlu sama sekali, apalagi merugikan perjuangan Papua Merdeka. Ini permainan NKRI! Siapa bilang kantor OPM di Port Moresby? Itu permainan musuh! Kantor OPM ada di Tanah Papua!

Selanjutnya dinyatakan bahwa kita tidak perlu memainkan politik amatiran dan politik jemput bola orang lain. Kita harus melempar bola sendiri dan memainkan bola sendiri dan memancing lawan politik untuk menanggapinya. Juga kita jangan memainkan politik pragmatis. Kita mau mendirikan negara, bukan melakukan reformasi di dalam NKRI. Kalau perjuangan kita seperti ini, tidak akan ada dukungan dari dunia internasional. Kita harus tahu apa yang dilakukan Benny Wenda, dkk.

Gen. Wenda berpesan,

Anak-anak semua jangan mainkan politik amatiran dan pragmatis. Jangan mainkan politik jangka pendek. Tolong anak-anak ikuti langkah Sekretariat-Jenderal TRWP dan kantor Free West Papua Campaign berbasis di Oxford, United Kingdom of Great Briatain.

Diplomatic steps by WPNCL under international mechanisms

WPNCL

PAPUA, Manokwari – The latest development concerning the diplomatic struggle in West Papua is the submission of a proposal by Papua to be accepted as a member of the Melanesian Spearhead Group (MSG). The group will hold a conference in Noumea, New Caledonia in June 2013. This step is in accordance with the international mechanisms of the UN.   

The West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL) is pushing for this inclusion and it should be viewed as a progressive step, owned by the Papuan majority struggling for the enforcement of civil and political rights.

“This move by the WPNCL shouldn’t be disrupted by other efforts within the Papuan struggle, or from organisations like Presidium Dewan Papua (PDP), West Papua National Authority (WPNA), Komite Nasional Pemuda Papua (KNPP), or Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB), or any other political groups,” said Yan Christian Warinussy, Executive Director of LP3BH Manokwari, in a press release to suarapapua.com, Monday (27/5/2013).

“I believe the Komite Nasional Papua Barat (KNPB) clearly owns the agenda, and the outcomes, so I’m not going to comment further on this,” he stated.

In Warinussy’s opinion, this current move is significant in the Pacific region and urgently needs to be addressed and supported by the whole Papuan community.

“I say this, because such a move is in accordance with the advice given by the UN Secretary General Ban Ki-moon in Auckland, New Zealand, in September 2010.  SG Ban Ki-moon said that issues facing the Papuan community, like enforcement of civil and political rights, should be brought before the Decolonisation Committee under the UN General Assembly,” he said.

Thus, it’s taken for granted that the struggle in Papua to obtain freedom by political means will be through international mechanisms recognised by the UN. Further, continues Warinussy, the move Papua is making through WPNCL with their proposal to become a member of MSG, is sound diplomatically and in line with the broader struggle to bring the issue of self-determination before the Decolonisation Committee at the UN General Assembly.

“This move can’t just be seen as an initiative of WPNCL but something that’s owned by the whole Papuan community, so that the move can be supported and considered more effectively—and not be disrupted by politicking or factionalism, which could be used to undermine this progressive move,” he finished.  As previously reported in www.tabloidjubi.com, WPNCL is currently lobbying various Pacific nations so that Papua can become a member of MSG and attend the conference this June.