Ada Kesenjangan Ekonomi Papua dan ‘Pendatang’
Forum Kajian Indikator Papua Tanah Damai di Kota Sorong, Papua Barat
Paulus Komenau, peserta Forum Kajian Indikator Papua Tanah Damai yang diselenggarakan oleh Aliansi Demokrasi untuk Papua di Kota Sorong, Papua Barat, Sabtu pekan lalu mengatakan, kesenjangan itu dapat dilihat dengan kurangnya orang Papua mempunyai los di pasar. “Jadi pengemis. Pemerintah sekarang lebih buruk dari pemerintah Belanda,” ujarnya.
Komenau juga menyayangkan kebijakan Otonomi Khusus, banyak dananya tapi tidak bisa membantu anak-anak untuk bersekolah. Fatimah tokoh perempuan dari Sulawesi Selatan mengungkapkan, benar adanya warga asli Papua tak memiliki los. “Saya sepakat kalau kita mencermati pasar, memang hampir sebagian besar tidak ada los buat orang Papua dan ini harus dijawab oleh kita semua,” ucapnya.
Ia menambahkan, sebagai perantau asal Sulawesi, dirinya berjuang untuk hidup di Sorong. Ia berusaha pula menghargai hak-hak warga Sorong. “Mungkin pendatang terlalu berlebihan di Tanah Papua, perlu kesadaran dari pendatang, membangun Papua dengan saudara orang asli Papua,” katanya lagi.
Fatimah lahir dan besar di Papua. “Sehingga saya merasa miris karena di Papua masih penuh masalah dan konflik, bagaimana kita bisa hidup.”
Dengan melihat kesenjangan ekonomi antara Papua dan pendatang, Fatimah setuju perlu ada perhatian yang lebih serius dari pemerintah. “Orang Papua perlu diberikan ruang, kesempatan dan modal untuk bisa mandiri, Otsus yang diberikan tidak sampai ke masyarakat,” ujarnya.
Menurut dia, pemerintah di Papua perlu disoroti media. “Media tidak boleh takut. Pemberantasan korupsi menjadi titik awal untuk mensejahterakan,” pungkasnya. (Tim/AlDP)
0 komentar