Dengan Tersangka MPH, Ketua KSU Mulia Saputra Group

JAYAPURA—Selasa (25/7) penyidikan dugaan tindak pidana  korupsi senilai  Rp2,1 Miliar  pada program sarana dan prasaran (sektor perhubungan) dalam kegiatan pengadaan angkutan pedesaan yang  bersumber  dari DPPA pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Mamberamo Tengah (Mamteng) TA 2010 telah dimulai. Demikian disampaikan Kabid Humas Polda Papua Kombes (Pol) I Gede Sumerta Jaya, S.I.K., diruang kerjanya, Jumat (2/8) kemarin.

Menurut Kabid, dimulainya penyelidikan dugaan tindak pidana  korupsi senilai  Rp2,1 Miliar  pada program sarana dan prasaran (sektor perhubungan) dalam kegiatan pengadaan angkutan pedesaan yang  bersumber  dari DPPA pada SKPD Dinas PU Kabupaten Mamteng  TA 2010, setelah Direktorat Reskrimsus Polda Papua  kepada Kejati Papua perihal pemberitahuan dimulainya penyelidikan tersebut.

Dikatakan Kabid, hal ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 UU RI No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,  sebagaimana  diubah dengan UU  RI No.20 Tahun 2001  Tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 atau (1) Ke 1e KUH Pidana atas nama tersangka inisial MPH, Ketua KSU Mulia Saputra Group. Jalan Nusantara, Kotaraja Luar, Distrik Abepura, Kota Jayapura.

Dikatakan Kabid, setelah beberapa hari melakukan penyelidikan terhadap adanya dugaan kasus korupsi pengadaan angkutan pedesaan pada Dinas PU  dan Dinas Perhubungan KabupatenMamteng TA 2010, berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/78/IV/2013/SPKT/Polda Papua tanggal 19 April 2013, Laporan Polisi Nomor : LP / 138  / VI / 2013 / SPKT / Polda Papua, tanggal 24 Juni 2013 dan Laporan Polisi Nomor : LP/140/VI/2013/SPKT/Polda papua tanggal 27 Juni 2013, kembali Direktorat Rekrimsus Polda Papua Kamis 25 Juli 2013 melaksanakan gelar perkara terhadap dugaan kasus korupsi tersebut.

Kabid menerangkan, dugaan korupsi berawal dari kegiatan pengadaan angkutan pedesaan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) di DPPA SKPD- Dinas PU dan Dinas  Perhubungan Kabupaten Mamteng TA  2010 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp 2.155.000.000. Penetapan Penyedia jasa dalam hal ini KSU Mulia Saputra Group  tanpa melalui proses lelang (lelang formalitas) dimana selaku penyedia jasa adalah anak kandung dari PA (Pengguna Anggaran)  dan TH.

Kata Kabid, kontrak ditanda tangani sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pada 2 Agustus 2010 tanpa proses pemilihan penyedia barang/jasa hal ini bertentangan terkait terpenuhinya persyaratan penyedia barang/jasa dinilai melalui proses prakualifikasi atau pascakualifikasi oleh panitia pengadaan/pejabat pengadaan.

Di dalam kontrak, pelaksanaan kegiatan mulai dari tanggal 2 agustus 2010 s/d 16 September 2010 namun pelaksanaan kegiatan dalam hal pembelian mobil tidak pernah ada tapi yang terjadi hanya proses pencairan yang dilakukan tersangka MPH baik Termin I 16 Agustus 2010 sebesar Rp579.072.546, Termin II tanggal 1 September 2010 sebesar Rp 579.072. 546 dan sampai pencairan 100 % Termin III tanggal 15 September 2010 sebesar Rp772.096.727 sedangkan pelaksanaan volume terealisasi tak sesuai dengan besar tagihan, hal itu tergambar dari waktu pembelian mobil yang dibeli berdasarkan penerbitan BPKB adalah Jenis CR-V (DS 5316 JK)  3 Juni 2010, SPM Mega Pro ( DS 6529 AF) tgl 9 Juni 2010, Mobil Toyota Hilux ( DS 5571 AE) tgl 15 Okt 2010, Mobil Toyota Hilux ( B 9583 DQ) 2 Nopember 2010, Dumtruck ( DS 5325 JK) tgl 26 Mei 2012 serta menirukan tandatangan AP didalam dokumen tagihan Termin I, II dan III. (Mdc/Achi/l03).