JAYAPURA – Wakil ketua I DPRD Kabupaten Mamberamo Tengah, Provinsi Papua Agustinus Gundigi akan memanggil para pimpinan satuan perangkat kerja daerah dan para pengusaha yang terlibat proyek penggunaan dari APDB 2012 yang dinilai BPK terjadi penyelewengan sebesar Rp85 miliar lebih. “Berdasarkan laporan audit dari BPK terhadap sejumlah proyek di Mamberamo Tengah pada 2012 telah terjadi penyelewengan dana sebesar Rp85 miliar lebih. Maka kami akan panggil para pimpinan SKDP dan pengusaha yang terlibat dalam penggunaan dana-dana proyek tersebut,” kata Agustinus saat berada di Jayapura, Papua, Sabtu.

Ia mengatakan pemanggilan para pimpinan SKPD dan pengusaha tersebut dimaksudkan untuk mempertanyakan penggunaan dana proyek yang dikerjakan didaerah tersebut. “Kami ingin tahu sebenarnya penyerapan dananya sejauh mana dengan hasil dilapangan. Apalagi hasil audit dari BPK didapatkan ada dana puluhan miliar yang tidak jelas penggunaanya,” katanya.

 

Menurut alumnus Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Umel Mandiri Jayapura penggunaan anggaran yang tidak jelas tersebut berdampak pada terlambatnya pembangunan didaerah tersebut dan yang akan dirugikan adalah masyarakat Mammberamo Tengah karena kesejahteraan mereka tidak meningkat. “Yah itu, ujung-ujungnya masyarakat dan negara yang dirugikan. Kami akan segera lakukan koordinasi dengan Bupati Ham Pagawak agar mengevaluasi ulang proyek-proyek di Mamberamo Tengah,” katanya.

Dari literatur yang didapatkan Antara, Kabupaten Mamberamo Tengah dibentuk pada 4 Januari 2008 berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008, bersama-sama dengan pembentukan 5 kabupaten lainnya di Papua. Dan secara resmi dilakukan oleh Mendagri Mardiyanto pada 21 Juni 2008. Terhitung sebelum terpilih dan dilantiknya Bupati Ricky Ham Pagawak dan wakilnya Yonas Kenelak pada bulan lalu, Kabupaten Mamberamo Tengah yang beribu kota di Kobakma telah tiga kali mengganti caretaker bupati, diantaranya David Pagawak, JKH Rumbiak dan Ayub Kayame. (ant/achi)
____________________________________
sumber: Bintang Papua